Bengkulu Selatan|
Detakserawai.com – Musyawarah Desa (musdes) penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (KPM-BLT) dana desa (DD) Desa Talang Tinggi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan berjalan dengan sukses, meskipun sebelum ada kata sepakat, ada berapa pendapat yang disampaikan masyarakat, layak dan tidak layak menjadi penerima BLT. Meskipun demikian berakhir dengan kata sepakat ditetapkan 83 KK. Senin(7/2/2022) di aula kantor Desa setempat.
Jumlah penerima BLT DD yang disepakati 83 KK tersebut tentunya timbul dari hasil gelaran Musyawarah Desa, antara perwakilan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Talang Tinggi.
Kepala Desa Talang Tinggi, Hajidil Parman, menjelaskan, “penetapan jumlah penerima bantuan berdasarkan keputusan bersama antara BPD selaku wakil masyarakat dan Pemerintah Desa selaku instansi yang mengelola anggaran BLT DD”.
“Dalam musyawarah desa ini , sudah kami putuskan bersama penerima BLT DD Talang Tinggi Tahun Anggaran 2022 berjumlah 83 KK, keputusan penerima manfaat BLT DD ini hasil kesepakatan bersama dan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat yang ikut dalam musyawarah, yang pasti tidak ada intervensi dari kades”, Tutur Kades.
“Sebelum dibawah ke musdes, tim kita sudah melakukan verifikasi, sinkronisasi, validasi dan finalisasi data calon penerima BLT” Ungkap Hajidil.
Lanjut kades, bahwa jumlah tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang tertuang dalam peraturan presiden (Perpres) nomor 104 tahun 2021, bahwa 40 persen anggaran dana desa tahun 2022 harus dialokasikan buat BLT DD.
Kades Hajidil Parman berharap, setelah penerima BLT DD ditetapkan tidak ada lagi kisruh dan tanda tanya lagi, karena sesuai dengan Perpres nomor 104, 75 KPM sudah klop diangka anggaran 40% dari pendapatan transfer Dana Desa (DD) tahun anggaran 2022 Desa Talang Tinggi.
“, Untuk memenuhi Kebutuhan 83 KK penerima BLT ini, Dana Desa yang dianggarkan sebesar Rp.298.800.000 -” Pungkas Kades.
Acara dihadiri kepala desa, perangkat desa, ketua BPD dan anggota, perwakilan dari unsur masyarakat, babinsa, babinkantibmas, dan pendamping desa.(Iw2002).
