KABUPATEN BENGKULU SELATAN|
detakSERAWAI.com – Setelah Beberapa hari terjadi insiden ada oknum staf Protokol Humas Setda Kabupaten Bengkulu Selatan menghalang-halangi awak media dalam peliputan pelantikan kepala Desa berlahan terungkap.
Hal yang dilakukan pihak humas, bukan semata-mata untuk menjaga protokol kesehatan akan tetapi ada dugaan “bisnis fotografi ilegal” yang dilakukan.
Pengakuan beberapa kepala desa yang baru saja dilantik Bupati Gusnan Mulyadi, kaget akibat tagihan biaya fhoto pelantikan yang nominalnya cukup besar, mencapai Rp. 500 ribu per kades, padahal mereka tidak pernah order.Ini terungkap saat wartawan dari Organisasi IMO-Indonesia, berkunjung kekepala desa.
Untuk melunasi tagihan foto pelantikan, mereka sampai harus mengelar pertemuan kecil dibeberapa kecamatan. Sebagian Kades sudah ada yang membayar lunas, tapi ada juga yang meminta waktu beberapa hari lagi.
Menurut Ketua DPW-Indonesia Propinsi Bengkulu, Ersan, Sabtu (18/9/21) sore. Sebenarnya tidak menjadi persoalan kalau memang ada bisnis fotografi ini, asalkan antara pihak humas dengan kades sudah ada koordinasi sebelum pelantikan dilaksanakan, dan kedua belah pihak sepakat serta tidak ada unsur paksaan alias suka sama suka.
“Yang menjadi persoalan, saat dilapangan ada kesan kurang baik yang dilakukan oknum staf humas menghalang-halangi awak media saat peliputan, solah-olah menjadi persaingan, kalau mau panjang ini ada resiko hukunya “, Tutur Ersan.
Tentang Identitas penagih, awalnya para kepala desa menduga awak salah satu media mainstrean untuk bertamu, kemudian muncul pengakuan penagih berasal dari Media Center milik Pemkab Bengkulu Selatan.
Setelah dikonfermasi Kabag Humas Efredi Gunawan melalui WA, ” Ooh.. aku tidak tahu kanda, karena media center sudah dibawah kominfo, dan publikasi media sekarang di dinas kominfo, kami tidak mengurusi media lagi”.
Kemudian kita konfermasi dengan pihak Media Center, Angga, ucapnya,” Cacam, tidak ada itu cik, dan saya tidak tahu sebab urusan dokumentasi tidak melalui saya”.(IW2002).
S
